Ketika Agama Menjadi Komoditas Politik

TAHUN 2014 ini memiliki suasana yang berbeda dari tahun-tahun lainnya. Ini dikarenakan 2014 adalah tahun politik, saat pesta demokrasi bernama pemilu legislatif dan pemilihan presiden akan digelar. Wajar, sejumlah kalangan (media massa, penguasa, atau masyarakat) ramai-ramai membicarakannya. Khusus untuk orang-orang partai politik, tahun ini adalah saat segala bentuk strategi politik dimuntahkan untuk meraih sebanyak mungkin kepercayaan dari masyarakat, termasuk memanfaatkan simbol-simbol agama sebagai mesin untuk merenggut simpati publik. Inilah yang menjadi fokus kajian tulisan ini.

Dalam hal pemanfatan simbol agama dalam kampanye sebagai strategi politik ini, Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Utama, Adnan Anwar dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Saleh P Daulay Senin (6/1) dua lalu mengharapkan kampanye pemilu yang dilakukan partai politik, termasuk caleg, tidak lagi memanfaatkan simbol dan sentimen agama untuk pemenangan di Pemilu 2014. Kampanye hendaknya mengutamakan gagasan dan program kerja untuk mengatasi persoalan nyata di masyarakat.

 Nihilisme politik
Memang, partai-partai politik beserta orang-orangnya sejak dulu suka menggembar-gemborkan hal-hal yang bersifat abstrak, misalnya nilai-nilai keagamaan, tanpa mau mengimplementasikan nilai-nilai yang luhur tersebut ke dalam tataran praktis. Mereka lebih senang membius para calon pemilih dengan omongan-omongan sakral yang pada hakikatnya adalah profan. Profonitas ini dibuktikan dengan ketidakmampuan dan ketidakmauan para calon pejabat, setelah menjadi pejabat, menjalankan perkataan-perkataan transendental tersebut. Di sinilah saya melihat nihilisme politik sekaligus nihilisme agama semakin terlihat, suatu keadaan politik dan agama tanpa makna.

Sejauh pengamatan saya, partai-partai politik di negeri ini, baik yang berideologi keagamaan maupun nasionalis, yang mengusung simbol-simbol agama sebagai senjata kampenye terbukti dalam sejarah tidak menjalankan apa yang pernah mereka ucapkan. Perkataan-perkataan religius hanyalah kedok yang digunakan untuk menutupi akal bulus dan menipu rakyat. Pada satu sisi, di atas panggung, mereka lantang berteriak “Allahu Akbar”, misalnya. Namun di sisi lain, mereka gemar melakukan korupsi. 

Inilah budaya politik yang dimainkan para politikus kita akhir-akhir ini yang kian menunjukkan budaya politik yang sangat rendah, miskin jiwa idelalisme keagamaan. Serangkaian akitivitas politik yang dilakukan politikus baik di tingkat legislatif, eksekutif maupun yudikatif kian melenceng jauh dari budaya luhur politik bernuansa ketuhanan. Akibatnya, mereka gampang terjerat oleh politik hasrat kepentingan diri dan kelompok (partai)-nya.

Hal ini juga bisa kita lacak misalnya, berbagai tindakan politik yang dilakukan para politikus dalam menjalankann roda pemerintahan. Mereka sudah tidak lagi mengedepankan kepentingan rakyat banyak, melainkan sudah terperosok pada kepentingan diri dan kelompoknya yang tidak jarang melukai hati nurani rakyat. Khusus partai-partai berideologi agama (misalnya Islam), mereka masih terus menyuarakan misi Islamnya dan bertekad menyejahterahkan rakyat meski tanpa bukti nyata. Padahal, rakyat mendambahkan wujud nyata nilai-nilai Islam ke dalam tatanan kebangsaan dan kenegaraan.

Di sinilah orang-orang dari partai dituntut menerapkan kembali budaya politik dalam berpolitik agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Budaya politik Islam harus membumi ke dalam jiwa-jiwa para politikus Islam di tengah gempuran budaya politik yang semakin rendah dan remeh temeh tersebut.

 Teologi pembebasan
Menurut hemat saya, orang-orang partai Islam perlu membumikan teologi pembebasan. Ini mengandung makna bahwa partai-partai Islam harus mau memperjuangkan keadilan bagi semua dan melawan segala bentuk penindasan. Orang-orang partai harus pandai menggali nilai-nilai dari ajaran Islam, terutama bersumber dari Alquran dan Hadis, untuk dijadikan pedoman, prinsip, dan asas memperjuangkan kemaslahatan umat manusia. Sayangnya, orang-orang partai Islam sekarang tidak banyak yang mau menerapkan teologi pembebasan sebagai satu semangat Islam tersebut.

Agenda pemberantasan korupsi, suap, penyucian uang, gratifikasi seks, misalnya, harus menjadi perhatian utama partai-partai berideologi Islam. Partai-partai Islam tersebut diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam mengatasi persoalan-persoalan bangsa tersebut. Justru, yang terjadi sekarang adalah kader partai Islam terlibat korupsi. Ini tentu saja sama sekali tidak mencerminkan perilaku partai religius (Islam).

Ketidakadilan ekonomi yang menyebabkan rakyat miskin harus menjadi perhatian utama partai-partai berideologi Islam. Para pemimpin partai Islam harus mampu mewujudkan cita-cita luhur Islam tersebut dalam tatanan kebangsaan dan kenegaraan. Mereka harus hadir di tengah kesulitan ekonomi yang menimpa mereka yang kurang beruntung. Menciptakan lapangan pekerjaan atau memberdayakan orang-orang miskin adalah wujud nyata dari kiprah partai berideologi Islam.

Saya berkeyakinan, partai-partai Islam akan mendulang banyak suara di Pemilu 2014 mendatang kalau segenap komponen partai (pemimpin atau para kader) memiliki kesadaran tinggi membangun kembali partainya yang betul-betul berlandaskan ideologi Islam tersebut. Partai-partai politik Islam bisa menerapkan teologi pembebasan, misalnya pembebasan kebodohan, ketidakadilan, kesewenang-wenangan, kemiskinan, korupsi, dan sebagainya.

Jadi, saya kira, pemimpin-pemimpin atau kader partai Islam tidak perlu menyuarakan atau berkoar-koar kepada publik bahwa partainya berideologi agama (Islam). Cukup, mereka membuktikan kepada rakyat bahwa ideologi yang diusung tersebut (ideologi Islam) mampu menyejahterahkan seluruh rakyat Indonesia dan mampu membebaskan segala bentuk persoalan bangsa (ekonomi, politik, pendidikan, hukum, sosial, dan sebagainya). Inilah hakikat partai Islam yang masih perlu diperjuangkan oleh para kadernya di tengah ketidakjelasan ideologi partai-partai saat ini.